Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (kelas 5 SD)

Peraturan perundang-undangan bagi lembaga-lembaga Negara memberi petunjuk dan batasan agar masing-masing aparatur Negara dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, tidak akan jadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
Pearturan perundang-undangan bagi warga Negara mengatur ketertiban warga dan akan mendorong terjadinya tertib hukum serta peraturan pemerintah menjamin hak-hak warga masyarakat.

Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan Repoblik Indonesia di atur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum Nasional kita adalah Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berukut :
a.Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis hukum dalam penyelenggaraan Negara.
b.Ketetapan MPR
Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat merupakan putusan MPR sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR.
c.Undang-Undang
Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR RI.
d.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh presiden dalam keadaan genting atau memaksa.
e.Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Seperti peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, badan, lembaga atau yang setingkat.
f.Keputusan Presiden
Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
g.Peraturan Daerah
Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Selamat belajar………………!

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s